FGD Penyuluhan Pertanian Perkuat Peran Penyuluh BRMP Dukung Program Strategis Kementan

PALANGKA RAYA – Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Tengah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyuluhan Pertanian dengan tema “Penyuluh BRMP Dukung Program Strategis Kementerian Pertanian”, Selasa (8/9/2026), bertempat di Ruang Rapat AOR BRMP Kalimantan Tengah.

FGD menghadirkan Sri Hartati dari Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian sebagai narasumber. Kegiatan ini menjadi forum untuk menjaring dan memetakan kondisi aktual, permasalahan, kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi penyuluh pertanian di Kalimantan Tengah, sekaligus merumuskan strategi penguatan peran penyuluh dalam mendukung pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian.

Dalam diskusi, sejumlah isu penyuluhan menjadi perhatian, antara lain luasnya wilayah binaan penyuluh, belum meratanya kapasitas sumber daya manusia, kebutuhan peningkatan intensitas kunjungan dan pendampingan kelompok tani, serta perlunya penguatan koordinasi antara BRMP, Dinas Pertanian, BPP, dan penyuluh di daerah.

FGD juga membahas penguatan kapasitas penyuluh melalui Training of Trainers (TOT), bimbingan teknis dan diklat, demplot, kunjungan lapangan, serta studi banding. Peningkatan kompetensi dinilai penting agar penyuluh mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebijakan serta menjadi penggerak penerapan modernisasi pertanian di tingkat lapangan.

Selain aspek SDM, peserta membahas tata kelola pelaksanaan Bantuan Pemerintah (BANPER) dan kegiatan verifikasi serta validasi, termasuk perlunya SOP, pedoman kerja dan pembagian tugas yang jelas. Keterbukaan informasi, ketepatan pengusulan berdasarkan kebutuhan lapangan, serta pengawalan distribusi bantuan juga menjadi perhatian agar program dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran.

Kondisi wilayah binaan yang luas, bahkan terdapat penyuluh yang menangani wilayah hingga satu sampai dua kecamatan, turut menjadi salah satu tantangan. Untuk itu, diperlukan penguatan dan pemerataan tenaga penyuluh serta dukungan tenaga administrasi sehingga penyuluh dapat lebih fokus melaksanakan pendampingan kepada petani dan kelompok tani.

Aspek lain yang mengemuka adalah perlunya sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan yang terstruktur di seluruh Kalimantan Tengah. Sistem tersebut diharapkan dapat menggambarkan aktivitas pendampingan, permasalahan lapangan, kebutuhan petani, serta perkembangan pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian secara berkala.

Melalui FGD ini, permasalahan penyuluhan dikelompokkan ke dalam beberapa isu utama, meliputi penguatan SDM dan kelembagaan, pendampingan lapangan, tata kelola program dan bantuan pemerintah, dukungan anggaran dan administrasi, serta monitoring, evaluasi dan koordinasi lintas instansi.

Hasil FGD diharapkan menjadi bahan penyusunan langkah tindak lanjut dalam memperkuat sistem penyuluhan pertanian di Kalimantan Tengah. Dengan koordinasi yang semakin baik dan peningkatan kapasitas penyuluh secara berkelanjutan, penyuluh BRMP diharapkan semakin optimal dalam mendampingi petani serta mengawal implementasi program strategis Kementerian Pertanian di Kalimantan Tengah.